Presiden Joko Widodo Menceritakan Ambil Alih Freeport Butuh Waktu Sekitar 3,5 Tahun

Presiden Joko Widodo Menceritakan Ambil Alih Freeport Butuh Waktu Sekitar 3,5 Tahun

Presiden Joko Widodo menceritakan kesulitan memegang 51 persen saham PT Freeport Indonesia dan mengubah status kontrak kerja yang mereka miliki menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Menurutnya, pemerintah harus bernegosiasi selama 3,5 tahun atau lebih dari setengah usia posisinya sehingga mayoritas saham Freeport Indonesia dapat dipegang oleh Indonesia.

Dalam negosiasi 3,5 tahun, Jokowi mengatakan Freeport telah keberatan dengan keinginan pemerintahnya bahwa mereka akan melepaskan sebagian besar saham mereka ke Indonesia. Freeport mengatakan hanya ingin mendivestasikan 30 persen sahamnya.

"Tapi saya menolaknya. Kami (Indonesia) harus mendapatkan hak pengelolaan mayoritas 51 persen," katanya seperti dikutip di akun Facebook-nya, Senin 31-12-2018.

Presiden Joko Widodo Menceritakan Ambil Alih PT.Freeport Indonesia Butuh Waktu Bernegosiasi Sekitar 3,5 Tahun

Jokowi bersikeras karena Indonesia hanya menikmati sedikit keuntungan dari pemrosesan Penambangan Freeport sejauh ini. "Alhamdulillah, upaya panjang ini telah membuahkan hasil. Kepemilikan saham kami di Freeport telah berhasil naik menjadi 51 persen," katanya.

Jokowi mengatakan keberhasilan pemerintahnya dalam menyelesaikan proses divestasi saham Freeport merupakan hadiah penutup pada akhir 2018. Keberhasilan ini juga melengkapi upayanya dalam memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam yang telah dikontrol oleh kontraktor asing oleh negara.

Sebelum Freeport, Jokowi mengatakan pemerintahnya juga telah berhasil mengembalikan pengelolaan Blok Mahakam dan Blok Rokan, Riau.

Sebagai informasi, dua blok ini selama 50 tahun terakhir telah dikendalikan oleh kontraktor asing. Untuk Blok Mahakam, selama 50 tahun sebelum Jokowi berkuasa, itu dikelola oleh Total E&P Indonesie dari Perancis dan Inpex Corporation dari Jepang.

Presiden Joko Widodo Menceritakan Ambil Alih Freeport Butuh Waktu Sekitar 3,5 Tahun

Sementara itu, untuk Rokan, sebelum jatuh ke tangan Indonesia, selama 50 tahun terakhir ini dikelola oleh perusahaan Amerika, Chevron.

Kesulitan mengambil alih saham Freeport sebelumnya telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Melalui akun Facebooknya dia mengatakan kesulitan mengambil alih saham Freeport tidak hanya dialami oleh Pemerintah Presiden Jokowi. Kesulitan juga dialami oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Meskipun memiliki ketentuan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang sebenarnya mengharuskan perusahaan pertambangan dengan status kontrak kerja seperti Freeport untuk berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), hingga masa pemerintahan Presiden SBY berakhir. , perubahan status belum berhasil dilakukan.

SBY mengatakan Ani menghadapi dilema. Meski di satu sisi ia harus menerapkan UU Minerba, di sisi lain ia harus menghormati dan melaksanakan kontrak kerja yang dipegang Freeport.

"Sampai pemerintahan SBY berakhir, tidak ada kesepakatan antara FCX dan RI mengenai perpanjangan kontrak kerja dan perubahan status dari kontrak kerja ke IUPK," katanya seperti dikutip di akun Facebook-nya, Kamis, 27-12-2018.