Penyerapan Anggaran Daerah DKI Jakarta (APBD) 2018 Melihat Rendahnya Serapan Anggaran DKI Di Era Anies

Penyerapan Anggaran Daerah DKI Jakarta (APBD) 2018 Melihat Rendahnya Serapan Anggaran DKI Di Era Anies

Penyerapan Anggaran Daerah DKI Jakarta (APBD) untuk anggaran 2018 sejauh ini dapat dikatakan rendah.

Berdasarkan data yang diakses dari situs web publik.bapedadki.net, hingga 21 Desember pukul 09.36 WIB penyerapan anggaran hanya mencapai 72,28 persen. Bahkan, Pemerintah Provinsi DKI menargetkan penyerapan anggaran tahun ini sebesar 87 persen.

Dengan rincian Belanja Langsung terserap sebesar Rp27.471.060.571.449 atau 66,98 persen dari total anggaran sebesar Rp.41.012.395.391.168.

Gubernur DKI Anies Baswedan Menakar Rendahnya Anggaran Belanja Terserap Cukup Besar Sekali

Sedangkan untuk Pengeluaran Tidak Langsung yang baru terserap sebesar Rp26.809.422.645.203 atau 78,66 persen dari total anggaran sebesar Rp34.081.435.869.027.

Penyerapan Anggaran Daerah DKI Jakarta (APBD) 2018 Melihat Rendahnya Serapan Anggaran DKI Di Era Anies

Ketua Fraksi PDIP DPRD Jakarta Gembong Warsono mengatakan bahwa penyerapan anggaran yang rendah hingga beberapa hari sebelum akhir tahun merupakan konsekuensi dari kebijakan yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kebijakan ini terkait dengan jumlah posisi Kepala Layanan yang dilakukan oleh pelaksana (Plt).

"Pejabat pejabat adalah salah satu kendala dalam menyerap anggaran kami," kata Gembong, Kamis 20-12-2018.

Penjabat Kepala Kantor, kata Gembong, membuat pelaksanaan proyek di lapangan tidak optimal, sehingga anggaran rendah terserap.

Itu, menurut Gembong, bisa dilihat dari proses pembebasan lahan di sejumlah lembaga yang terlalu lama dan terkadang gagal.

"Pengadaan tanah ini terkait dengan keberanian untuk mengeksekusi SKPD, karena mereka adalah Plt. Mereka tidak mau menggunakan wewenang maksimal," katanya.

Selain itu, Gembong juga melihat rendahnya penyerapan anggaran karena kurang matangnya perencanaan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Gembong mengungkapkan bahwa perencanaan tersembunyi SKPD biasanya terlihat selama diskusi anggaran dengan DPRD DKI.

Dia juga memberi contoh anggaran renovasi gedung yang sering diajukan oleh SKPD, tetapi dalam proses diskusi sebenarnya ada perubahan anggaran ke gedung.

Untuk tahun depan, anggota Komisi A DPRD DKI menyarankan agar Anies segera menunjuk kepala kantor definitif untuk dapat memaksimalkan penggunaan anggaran.

Selain itu, ia juga mengimbau semua SKPD untuk mengikuti perencanaan waktu dalam proses pengembangan, sehingga proses pengadaan dan lelang menjadi jelas sehingga anggaran terserap secara optimal.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik optimis bahwa penyerapan anggaran tahun ini bisa mencapai lebih dari 80 persen.

Dia menilai jumlah kepala lembaga sebenarnya tidak berpengaruh pada penyerapan anggaran. Alasannya, kata Taufik, adalah bahwa program kerja telah ditetapkan sehingga tidak berpengaruh walaupun pelaksana program melaksanakannya.

Meski begitu, Taufik mengakui bahwa sebagian besar kepala Plt di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang takut menjalankan program kerja dan anggaran.

"Ini harus dihilangkan, rasa takut, bahwa waspada itu benar, benar betul. Tetapi jika Anda takut akan konsekuensinya, dia tidak akan melakukan apa-apa," kata Taufik.

Taufik mengatakan bahwa proses pembayaran untuk proyek menjadi terhambat dengan sendirinya dalam proses menyerap anggaran. Namun, menurutnya, ini disebabkan oleh sejumlah prosedur yang harus dilalui.

Diantaranya, seperti soal proses pengadaan atau pembebasan lahan. Taufik mengatakan bahwa proses tersebut harus memperhatikan berbagai prosedur agar tidak menyalahgunakan wewenang.

Penyerapan Anggaran Daerah DKI Jakarta (APBD) 2018 Melihat Rendahnya Serapan Anggaran DKI Di Era Anies

"Misalnya, harus ada surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), butuh waktu lama. Tidak bisa ditransformasikan dengan cepat, pengumuman lelang juga panjang. Jadi jika Anda tidak menerapkan (pembayaran) apa alasannya, jika alasannya benar, "kata Taufik.

Atas dasar itu, Taufik menyarankan semua SKPD untuk lebih awal dalam melaksanakan lelang proyek. Tujuannya, agar penyerapan anggaran bisa lebih optimal dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa kebijakan Anies, yang menetapkan bahwa banyak pelaksana tugas memang sangat berpengaruh dalam proses penyerapan anggaran.

Alasannya, menurut Trubus, adalah bahwa kepala kantor tidak dapat mengambil keputusan strategis sehingga sulit untuk mempercepat pembangunan sehingga anggaran tidak terserap.

Trubus percaya bahwa faktor lain adalah lemahnya pengawasan Anies sebagai gubernur dalam proses implementasi dan penyerapan anggaran.

Sebab, kata Trubus, selama ini peran melakukan pengawasan internal terhadap anggaran adalah wakil gubernur. Dan sekarang, kursi wagub DKI kosong setelah Sandiaga Uno mengundurkan diri dan maju sebagai kandidat wakil presiden.

"Karena gubernur tidak ada, gubernur bertindak sepenuhnya, itu sangat sulit. Apakah Anda ingin gubernur mengandalkan kapasitas Sekretaris Daerah," kata Trubus.

Tidak hanya itu, Trubus juga berpendapat bahwa fungsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tidak banyak berperan. Padahal, TGUPP harus bisa memberikan rekomendasi kepada Anies untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran dalam konteks percepatan pembangunan.

Apalagi, Trubus mengatakan ia pesimistis penyerapan anggaran Jakarta pada 2018 bisa mencapai lebih dari 80 persen. Alasannya adalah bahwa sampai sekarang kemajuan penyerapan telah sangat lambat meskipun tahun fiskal hampir berakhir.

"Misson mustahil penyerapan anggaran bisa mencapai 80 persen," katanya Sementara itu, Anies sendiri tetap optimis bahwa penyerapan APBD 2019 dapat mencapai target.

Anies mengatakan bahwa dalam hal pembayaran, sekitar 70 persen dari APBD diserap. Namun, menurutnya, jika dilihat dari segi implementasi, progresnya lebih dari itu. Menurut Anies, perbedaan antara persentase implementasi dan persentase pembayaran dalam APBD muncul karena proses pembayaran proyek cukup panjang.

"Anda bilang 70 persen itu pembayaran, saya ukur dari implementasinya, sudah dilaksanakan, pembayarannya sedang berlangsung, karena insya Allah pasti (mencapai target)," kata Anies di Jakarta Timur, Kamis 20-12-2018