Timses Prabowo-Sandiaga Uno Ingin Kementerian Keuangan Buka-Bukaan

Timses Prabowo-Sandiaga Uno Ingin Kementerian Keuangan Buka-Bukaan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang membicarakan tantangan para Ekonom dan anggota Dewan Pakar dari Badan Pemenang Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Drajad Wibodo.

sebelumnya, Drajat menantang Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membuka - bukan soal asal dan penggunaan dana hibah yang melonjak pada 2018. Apalagi, lonjakan dana hibah terjadi pada tahun politik.

"Ini sangat transparan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu," kata Kepala Biro Layanan Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti dalam pernyataan tertulis, Jakarta, Senin 07-01-2019.

Kementerian Keuanganan Sri Mulyani Sedang Membicarakan Tantangan Dari Timses Prabowo-Sandi Untuk Buka-Bukaan

Nufransa mengungkapkan lonjakan dana hibah 2018 memang ada hubungannya dengan agenda politik, tetapi tidak untuk kepentingan politik tertentu.

Pada tahun 2018, penerimaan hibah melonjak menjadi Rp. 13,9 triliun, atau 1,161 persen dari target yang disepakati oleh pemerintah dan DPR dalam APBN 2018 sebesar Rp. 1,2 triliun.

Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa mayoritas hibah 2018 berasal dari donor domestik, yaitu Rp. 11,03 triliun berasal dari donor asing sebesar Rp. 2,96 triliun.

Sebagian besar donor domestik berasal dari Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Pemilu Daerah 2018. Yang lain datang dari badan usaha domestik seperti Pertamina dan bank komersial regional untuk kebutuhan kementerian dan lembaga.

KPU menggunakan hibah terbanyak dengan nilai Rp. 6,64 triliun, maka Kepolisian Nasional dengan nilai Rp. 2,18 triliun, dan Bawaslu senilai Rp1,04 triliun.

Timses Prabowo-Sandiaga Uno Ingin Kementerian Keuangan Buka-Bukaan

KPU menggunakan hibah untuk berbelanja barang, mulai dengan pembelian kotak suara, tinta, honorarium untuk petugas di TPS. Sedangkan Bawaslu adalah berbelanja barang dengan melakukan pengawasan lebih di lapangan.

Polisi Nasional menggunakan dana hibah untuk biaya operasional petugas di lapangan yang melakukan pengawalan dan keamanan.

Sisanya digunakan oleh Bappenas sebesar Rp 1,54 triliun, Kementerian PUPR Rp 56 miliar dan sisanya tersebar di beberapa kementerian dan lembaga.

Sementara itu, hibah luar negeri dalam bentuk tunai adalah Rp. 2,96 triliun. Rp.2.26 triliun berasal dari lembaga bilateral termasuk JICA, KFW, Arab Saudi, Australia dan Austria. Sisanya Rp. 0,7 triliun berasal dari lembaga multilateral, yaitu Bank Dunia, ADB, dan IDB.

Dana hibah asing mengatakan Nufransa digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, seperti energi hijau, air minum, kesehatan dan persiapan proyek.

Misalnya, Rp. 1,54 triliun dari Amerika Serikat untuk mendukung pendanaan penelitian Millennium Compact Challenge oleh Bappenas dan penelitian vaksin Leptospirosis oleh Kementerian Kesehatan.

Selain itu, Rp. 58 miliar dari Australia untuk menyiapkan studi kelayakan dan pembangunan jalan tol serta penyediaan sanitasi dan air bersih yang dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Timses Prabowo-Sandiaga Uno Ingin Kementerian Keuangan Buka-Bukaan

Bantuan dari lembaga multilateral, misalnya Rp. 9 miliar dari Bank Dunia, digunakan untuk mendidik kaum muda, meningkatkan kualitas pemukiman dan menyediakan sanitasi.

Nufransa mengatakan, Kementerian Keuangan akan menjaga tata kelola keuangan secara transparan, profesional, dan kredibel.

"Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara wajib dipertanggungjawabkan dengan benar dan benar. Ini adalah janji kami kepada republik," katanya.