PT Delta Lepas Saham Pemprov DKI Siap-siap Hilang Mesin Uang

 PT Delta Lepas Saham Pemprov DKI Siap-siap Hilang Mesin Uang

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov) untuk melepas kepemilikan saham di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) dianggap mengurangi pendapatan DKI Jakarta. Pasalnya, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Delta memiliki kinerja fundamental yang baik.

Kepala Riset Koneksi Modal Indonesia Alfred Nainggolan mengatakan, pelepasan saham Delta akan membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiap untuk kehilangan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kinerja keuangan yang kuat secara fundamental membuat Delta selalu secara konsisten membagikan dividen setiap tahun kepada pemegang saham.

Bahkan dalam lima tahun terakhir, Delta telah mempertahankan kinerja positif, meskipun ada gejolak ekonomi Indonesia. Hingga kuartal ketiga 2018, Delta mengantongi peningkatan penjualan bersih 15 persen dari Rp545,72 miliar menjadi Rp627,8 miliar.

Pada periode yang sama, laba Delta tercatat naik 28 persen menjadi Rp238,94 miliar dari sebelumnya Rp186,65 miliar.

PT Delta Lepas Saham Dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dan Siap-siap Kehilangan Mesin Uang

"Jadi Delta seperti mesin uang untuk DKI Jakarta. Jadi apa kelemahan dari penjualan ini, saya akan kehilangan orang dewasa," kata Alfred.

Dia juga meragukan Pemerintah Provinsi DKI akan menemukan instrumen investasi yang memberikan pengembalian setara dengan Delta. Menurut Alfred, tingkat Return on Asset (ROA) atau rasio keuangan yang terkait dengan potensi keuntungan dari Delta hampir mencapai 30 persen, atau cukup tinggi.

 PT Delta Lepas Saham Pemprov DKI Siap-siap Hilang Mesin Uang

Mengutip data resmi Delta Djakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini memegang 23,33 persen saham Delta, atau 186.856.000 saham. Jika dihitung berdasarkan harga saham Delta pada penutupan perdagangan pada Jumat 04-01-2019 di posisi Rp5.525 per saham, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpotensi mengantongi dana sebesar Rp1 triliun.

"Jadi, jika hasil penjualan saham akan dapat membeli aset yang memiliki ROA hampir 30 persen? Itu margin yang cukup tinggi, sepertinya sulit, terutama dengan nilai penjualan yang cukup besar lebih dari Rp1 triliun," katanya.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengatakan bahwa keputusan akhir tentang pelepasan saham yang dimiliki oleh Pemorov DKI sangat tergantung pada hasil penelitian yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan. Rencananya, hasil penelitian hanya akan selesai pada Maret 2019.

Dia mengatakan dewan baru dapat mempertimbangkan untung dan rugi dari pelepasan saham Delta setelah menerima studi. Hingga saat ini, Gembong mengakui bahwa belum ada diskusi formal atau informal di tubuh DPRD DKI Jakarta mengenai pelepasan saham Delta.

"Tetapi yang perlu kita ingat adalah bahwa perusahaan itu adalah perusahaan warisan dan perusahaan yang sehat," kata Gembong.

Dia menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menyelesaikan studi sebelum mengumumkan rencana itu kepada publik. Kondisi saat ini, justru menunjukkan sebaliknya.

 PT Delta Lepas Saham Pemprov DKI Siap-siap Hilang Mesin Uang

"Jika ini dipublikasikan (diumumkan), maka kami hanya akan berbicara tentang studi ini," tambahnya.

Meskipun, Anies telah menyatakan kepada komunitas rencana itu, Gembong mengatakan bahwa pelepasan saham Delta harus mendapatkan restu dari anggota dewan.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jakarta Ashraf Ali menambahkan, DPRD DKI Jakarta akan membentuk komite khusus (Pansus) mengenai pelepasan saham Delta Djakarta jika Anies telah mengajukan proposal resmi. Nantinya, keputusan DPRD DKI Jakarta akan bergantung pada hasil tinjauan Komite Khusus.

"Kami hanya akan meninjau setelah proposal diajukan," tambah Ashraf.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan bahwa studi penjualan saham perusahaan distributor minuman beralkohol akan selesai pada Maret 2019. Saat ini, mayoritas saham Delta, atau 58,33 persen, dimiliki oleh San Miguel Malaysia Pte. Sisanya 18,32 persen dipegang oleh publik.